4 Triliun APBN program Prakerja diembat siapa?

Proyek 20 T APBN untuk prakerja berpihak kesiapa?

Baru baru ini telinga kita memang agaknya jenuh mendengarkan pihak oposisi maupun pihak afiliasi pro dalam kebijakan kartu prakerja ini.

Pelatihan daring yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat bersekala Nasional mengalami sebuah keganjalan yang tak logis.

Hal ini juga dikuatkan oleh wakil ketua bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) , Bob Azam.

Beliau mengatakan, bahwa : "Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ketika PHK terjadi karena pandemik ini tidak relevan dilangsungkan, pasalnya Setiap perusahaan sudah pasti memiliki standar rekrutmen sendiri untuk pengoptimalan perusahaanya, tidak asal comot anggota lulusan pelatihan prakerja walaupun memang sudah mendapatkan sertifikat, Bisa jadi ini akan sia sia semata".

Lanjut, beliau juga menyarankan kepada pemerintah agar tidak buru-buru menerapkan programng itu masih kurang layak untuk dijadikan dasar kerja diera pandemik.

Lebih baiknya fokus kepada penanganan Covid-19.

Kita juga mungkin bisa melihat bahwa sertifikat yang ditawarkanpun itu tersedia secara gratis di freepik.com (Desain). kemudian juga tidak ada penomoran secara formal yang diberikan oleh pemerintah. Bisa jadi, dari desain yang sudah ada di Internet dan penomoran yang terpampang jelas tidak ada dapat sangat mudah di manipulasi, yang pada puncaknya kepercayaan perusahaan tidak sudih menerima anggota Pra kerja walaupun sudah lulus sangat ironis bukan?

Kalau kita flashback saat janji presiden ditahun 2019 waktu debat,  Program itu memang sudah dicanangkan diawal. Dan benar adanya bahwa program itu sudah diumumkan berdasarkan gelombang  yang sudah ditentukan dan akan ditutup pada tanggal 4 mei 2020 mendatang.

Tercatat bahwa jumlah total anggaran yang digunakan adalah 20 Triliun. Dari hasil itu Rp. 5.6 T , 28% dialokasikan untuk 8 platform digital mitra yang kabar kemarin memang masyarakat sudah tau ada keganjalan keganjalan proyek salah satu pihak yang dekat dengan pak presiden.

Bacajuga : https://dawuhsangkyai.blogspot.com/2020/04/apa-kabar-nasib-mahasiswa-uin-malang.html?m=1

Bentuk penerimaan yang akan diperoleh bagi penerima kartu prakerja melalui platform pembayaran digital (e-wallet), semacam OVO kalau yang biasa masyarakat mengenalnya.

Adapun total dana yang diterima masing-masing mendapatkan Rp. 3.550.000,-

Dari dana itu digunakan fokus pada tiga hal, yakni :

1. Pelatihan dengan memilih platform digital yang sudah disediakan dengan jumlah Rp. 1 juta

2. Intensif tunai akan diberikan setelah menyelesaikan pelatihan pertamanya. Intensif ini ada dua jenis.

_Pertama_ Sebesar Rp.600.000,- perbulan dan akan dilakukan selama empat bulan melalui e-wallet seperti yang sudah dijelaskan diawal seperti : gopay,OVO,Linkaja atau bisa rekening bank.

3. Dan terakhir Rp.50.000 per survei, dimana survei akan diadakan selama tiga kali.

Selanjutnya jika kita melihat peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 25/PMK.05/2020, Kartu prakerja memang dibuat untuk membuat sebuah Program yang didalamnya bisa mengembangkan kempetensi kerja yang dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan,Korban PHK dan Masyarakat yang membutuhkan kompetensi sesuai bidangnya sehingga nantinya bisa bersaing dipasar kerja Indonesia.

Keganjalan lainnya juga terlihat di platform yang menjual belikan Video pelatihan .

Bisa dilihat bahwa, model pelatihan itu banyak dijumpai dengan gratis jika memiliki akses data internet.

Sepertinya ini sangat kontra dan perlu diperbaiki dengan seksama sehingga pemotongan yang agaknya lumayan besar dan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya bisa dipikirkan kembali sebelum ada kontra yang lebih besar.

belum lagi ketika bicara dana yang mengalir ke pembisnis siapa yang didalamnya, sudah pastinya rakyat akan mengkebiri habis-habisan pelaku proyek dimedia sosial, Sangat tidak etis nampaknya jika kita tinjau kedepannya.

Masyarakat mengkritik bukan berarti melawan, melainkan menyuarakan suaranya karena memang itu sebuah keganjalan yang harus dikritisi.

Karena APBN milik kita bersama dan perlu dikawal bersama, sehingga jangan sampai ada kata bahwa masyarakat tidak berterimakasih atas upaya yang sudah dijalankan oleh pemerintah melalui program ini.

Semoga bisa bermanfaat dan bisa memacu kepada pemerintah agar bisa memahami secara seksama atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Pekalongan, Senin-4 Mei 2020